FOS Gambir

Recent Posts

Sekolah Yang Sudah Mengirimkan Instrumen Monev KJP 2014

No comments
Saya ucapakan terima kasih atas sekolah yang sudah mengirimkan file Instrumen Monev KJP 2014 adalah sebagai berikut :


NONAMA SEKOLAHKET
1SDN CIDENG 02 PGSudah
2SDN CIDENG 04 PG
3SDN CIDENG 06 PTSudah
4SDN CIDENG 07 PGSudah
5SDN CIDENG 08 PGSudah
6SDN CIDENG 09 PG
7SDN CIDENG 10 PGSudah
8SDN CIDENG 11 PTSudah
9SDN CIDENG 13 PGSudah
10SDN CIDENG 14 PT
11SDN DURI PULO 01 PGSudah
12SDN DURI PULO 02 PG
13SDN DURI PULO 03 PGSudah
14SDN DURI PULO 04 PG
15SDN DURI PULO 05 PGSudah
16SDN DURI PULO 06 PT
17SDN DURI PULO 07 PGSudah
18SDN DURI PULO 08 PGSudah
19SDN DURI PULO 09 PGSudah
20SDN DURI PULO 10 PGSudah
21SDN GAMBIR 01 PGSudah
22SDN KEBON KELAPA 02 PGSudah
23SDN PETOJO SELATAN 01 PGSudah
24SDN PETOJO SELATAN 02 PGSudah
25SDN PETOJO SELATAN 05 PGSudah
26SDN PETOJO SELATAN 06 PGSudah
27SDN PETOJO UTARA 01 PGSudah
28SDN PETOJO UTARA 03 PGSudah
29SDN PETOJO UTARA 04 PT
30SDN PETOJO UTARA 05 PGSudah
31SDN PETOJO UTARA 09 PGSudah
32SDN PETOJO UTARA 13 PGSudah
33SDS DARUSSALAM
34SDS SANTO PAULUS
35SDS MERPATI
36SDS SANTA MARIA
37SDS AL-IRSYAD ( PAAP )Sudah
38SDS BUNDA MULIA
39SDS KETAPANG I
40SDS KRISTEN II BPK PENABUR
41SDS TARSISIUS I

Instruksi Kadis Nomor 63 Tahun 2014

No comments
Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan, Tawuran, dan Kenakalan Remaja

Download

PERATURAN BARU TENTANG MUATAN LOKAL KURIKULUM 2013 (PERMENDIKBUD NO. 79 TAHUN 2014)

No comments
SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2014
TENTANG
MUATAN LOKAL KURIKULUM 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang  :   bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 77N ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;

Mengingat    :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;

11. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

12. Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

13. Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan   :   PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG MUATAN LOKAL KURIKULUM 2013.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
  1. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
  2. Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).

Pasal 2
  • Muatan lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
  • Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk:
  1. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya; dan
  2. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
Pasal 3
Muatan lokal dikembangkan atas prinsip:
  1. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
  2. keutuhan kompetensi;
  3. fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
  4. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan glo

Pasal 4
  • Muatan lokal dapat berupa antara lain:
    1. seni budaya,
    2. prakarya,
    3. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan,
    4. bahasa, dan/atau
  • Muatan pembelajaran terkait muatan lokal berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya.
  • Muatan pembelajaran terkait muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan antara lain dalam mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan/atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
  • Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, muatan pembelajaran terkait muatan lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Pasal 5
Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
  1. kompetensi dasar;
  2. silabus; dan
  3. buku teks pelajaran.

Pasal 6
Muatan lokal dikembangkan dengan tahapan:
  1. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
  2. identifikasi muatan lokal;
  3. perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal;
  4. penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar;
  5. pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan;
  6. penetapan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
  7. penyusunan silabus; dan
  8. penyusunan buku teks pelajaran.

Pasal 7
  • Satuan pendidikan dapat mengajukan usulan muatan lokal berdasarkan hasil analisis konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan identifikasi muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b kepada pemerintah kabupaten/kota.
  • Pemerintah kabupaten/kota melakukan:
    1. analisis dan identifikasi terhadap usulan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
    2. perumusan kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c; dan
    3. penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
  • Pemerintah kabupaten/kota menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.
  • Pemerintah kabupaten/kota mengusulkan hasil penetapan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemerintah provinsi.
  • Pemerintah provinsi menetapkan muatan lokal yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk diberlakukan di wilayahnya.
  • Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya merumuskan kompetensi dasar, penyusunan silabus, dan penyusunan buku teks pelajaran muatan lokal.
  • Dalam hal satuan pendidikan tidak mengajukan usulan muatan lokal pemerintah daerah dapat menetapkan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Pasal 8
  • Muatan lokal diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan sumber daya pendidikan yang tersedia.
  • Dalam hal muatan lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, satuan pendidikan dapat menambah beban belajar muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu.
  • Kebutuhan sumber daya pendidikan sebagai implikasi penambahan beban belajar muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh pemerintah daerah yang menetapkan.

Pasal 9
Pelaksanaan muatan lokal pada satuan pendidikan perlu didukung dengan:
  1. kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan sesuai kewenangannya; dan
  2. ketersediaan sumber daya pendidikan yang dibutuhkan.

Pasal 10
  • Pengembangan muatan lokal oleh satuan pendidikan dilakukan oleh tim pengembang Kurikulum di satuan pendidikan dengan melibatkan unsur komite sekolah/madrasah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait.
  • Pengembangan muatan lokal oleh daerah dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum provinsi, Tim Pengembang Kurikulum kabupaten/kota, tim pengembang Kurikulum di satuan pendidikan, dan dapat melibatkan nara sumber serta pihak lain yang terkait.
  • Pengembangan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
  • Pengembangan muatan lokal dikoordinasikan dan disupervisi oleh dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 11
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum yang mengatur mengenai Muatan Lokal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1172
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001

Info Datadikdki.net

No comments

Untuk Info Datadik tahun 2014

  • Batas pemutakhiran data sekolah di laman http://www.datadikdki.net paling lambat tanggal 18 Oktober 2014.
  • Laman http://www.datadikdki.net akan ditutup pada tanggal 18 Oktober 2014 pukul 24.00 WIB.
  • Sekolah agar selalu mengupdate data peserta Didik dan mencetak hasilnya setiap 3 bulan sekali kecuali jika dalam kurun waktu 3 bulan terjadi proses mutasi peserta didik atau peserta didik meninggal dunia.
  • Sekolah agar selalu mengupdate data tenaga kependidikan dan mencetak hasilnya setiap 3 bulan sekali kecuali jika dalam kurun waktu 3 bulan terjadi proses mutasi tenaga kependidikan atau tenaga kependidika meninggal dunia.
  • Untuk Identitas Sekolah dibagian Lokasi Geografis, harap mengisi data Latitude dan Longitude. Cara untuk mengetahui Latitude dan Longitude KLIK DISINI
- Lokasi Geografis Latitude:  Longitude: 

Lampiran :

Cara Mencari Latitude Dan Longitude Dengan Google MaP

No comments

Dalam  Pengisian Datadik.net kita perlu menentukan latitude (garis lintang) dan longitude (garis bujur) lokasi sekolah kita. Data mengenai latitude dan longitude diperlukan untuk menentukan suatu lokasi sekolah secara detail, karena dengan mengetahui titik koordinat sekolah bisa diketahui alamat dan letak geografis suatu sekolah.

Berikut ini kami uraikan cara mencari titik koordinat sekolah dengan menggunakan google map:

1. Buka situs Google Maps. Berikut ini contoh tampilan gambarnya:


















2. Setelah tebuka peta google map, ketik alamat sekolah pada kolom pencarian disebelah kiri atas, lalu klik "Enter".

3. Anda akan diarahkan kelokasi sekolah Anda.
4. Perbesar lokasi sekolah Anda sampai dengan semaksimal mungkin untuk memperjelas lokasi sekolah Anda.
5. Klik kanan lokasi sekolah Anda sehingga muncul kotak dialog seperti berikut, lalu klik "What's here?"

6. Lalu akan muncul kotak dialog dibagian kiri atas dan akan terlihat lokasi sekolah Anda seperti dibawah ini


7. Dari sini kita bisa tahu, bahwa latitude dan longitude sekolah adalah sebagai berikut:

Latitude: -6.179261

Longitude: 106.811727

kunjungan ke rumah (home visit) dan mengisi Instrumen Monev

No comments
Para Kepala SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, SMK Negeri dan Swasta, sesuai dengan Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2014, diwajibkan menugaskan para wali kelas/guru kelas untuk melakukan monitoring dan evaluasi faktual terhadap peserta didik penerima KJP Tahun Anggaran 2014 dengan cara melakukan kunjungan ke rumah (home visit) dan mengisi Instrumen Monev. Instruksi Kadisdik Nomor 60 Tahun 2014 beserta Instrumen Monev dapat diunduh (download) dibawah ini

Form K2

1 comment
Kepada Seluruh PTK yang belum lulus Tes K2 harap segera mengisi form berikut karena ditunggu oleh Ibu Dewi

Dan diharapkan dapat disampaikan ke rekan-rekan yang lain. Untuk materai nanti saya yang beli.


Untuk format lengkap download di http://adf.ly/rLjy7